Layout A (with pagination)

Opini

Kayu-Kayu Alam Yang Telah Ditebang Merupakan Kekayaan Negara

Berdasarkan penjelasan UU Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tipikor, yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang...

Read More
Opini

Citra Land Sat Salah Satu Syarat Pengajuan RKT

Pengumpulan data menggunakan teknologi penginderaan jauh akan menggunakan data citra satelit. Citra satelit adalah semacam foto-foto yang diambil dari satelit, berdasarkan itu akan mendapatkan data dan informasi tentang kondisi hutan, termasuk berkaitan dengan IUPHHKHT.  Situasi area...

Read More
Opini

Kepala Dinas Wajib Tidak Mengesahkan RKT-UPHHKHT

Dasar peraturan dan dasar hukum tentang IUPHHKHT UU No 41 tahun 1999 tentang kehutanan, PP 34 tahun 2002 tentang tata hutan, perencanaan pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunanaan kawasan hutan, kemudian dari dasar hukum itu dijabarkan menjadi peraturan –peraturan menteri...

Read More
Opini

RKT BUKAN IZIN UNTUK MENEBANG HUTAN ALAM, TAPI HUTAN TANAMAN

Ahli (Soegeng Widodo) mengetahui dasar hukum UU yang mengatur tentang kehutanan berdasarkan UU RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Aturan yang mengatur tentang perizinan pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman adalah Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 10.1/Kpts-II/2000 tanggal 6...

Read More

Video Sidang

 

Untuk video sidang lainnya, sila kunjungi channel Youtube Senarai dengan mengklik link berikut Senarai Youtube