Karhutla

Pidana Karhutla PT Langgam Into Hibrindo

Penasehat Hukum Terdakwa: Ahli Dari JPU Tidak Berkompeten

6 June 2016

PN Pelalawan, Kamis 26 Mei 2016—Penasehat hukum terdakwa Frans Katihokang, Hendry Mulyana Hendrawan, mememinta pada mejelis hakim untuk menolak semua...

Pidana Karhutla PT Langgam Into Hibrindo

Terdakwa Frans Katihokang Dituntut Dua Tahun Penjara serta Denda Rp. 1 Miliar

24 May 2016

Video : Tuntutan PU PENGADILAN NEGERI PELALAWAN, Kamis 19 Mei 2016, kembali menggelar sidang lanjutan atas terdakwa Frans Katihokang dalam kasus...

Pidana Karhutla PT PLM

Direktur PT PLM: Belum Ada Surat Pelepasan Kawasan Hutan

24 May 2016

Video : Pemeriksaan Terdakwa PLM PN Rengat, 18 Mei 2016—Pukul 13.04, mejelis hakim buka sidang lanjutan perkara kebakaran hutan dan lahan PT PLM...

Pidana Karhutla PT PLM

Ahli Chaerul Huda: Perusahaan Korban, Harusnya Menerima Santunan

17 May 2016

PN Rengat, Rabu 11 Mei 2016–Sidang lanjutan perkara kebakaran hutan dan lahan PT Palm Lestari Makmur dengan terdakwa NISCHAL MAHENDRAKUMAR CHOTAI...

Pidana Karhutla PT Langgam Into Hibrindo

Majelis Hakim Lakkukan Sidang Lapangan di Lokasi PT LIH

3 May 2016

Video Peninjauan Setempat PN Pelalawan, 26 April 2016–Pukul 09.45, terdakwa Frans Katihokang bersama penasehat hukum Hendri sudah tiba di...

Penasehat Hukum Terdakwa: Ahli Dari JPU Tidak Berkompeten

Terdakwa Frans Katihokang Dituntut Dua Tahun Penjara serta Denda Rp. 1 Miliar

Direktur PT PLM: Belum Ada Surat Pelepasan Kawasan Hutan

Ahli Chaerul Huda: Perusahaan Korban, Harusnya Menerima Santunan

Majelis Hakim Lakkukan Sidang Lapangan di Lokasi PT LIH

Live Tweet

Video Sidang

Terkait

Harapan Kepada Gubernur-Wakil Gubernur Riau periode 2024-2029: Menghentikan Tabiat Korupsi 20 Tahun Terakhir

Kunjungan Menteri LH Ke Riau: Tidak Berkontribusi Besar pada Persoalan Lingkungan Hidup 20 Tahun Terakhir

Jelang Debat Gubernur Dan Wakil Gubernur Riau, Ketiga Calon: Tidak Punya Komitmen Pemberantasan Korupsi, Membuka Partisipasi Publik Dan Melindungi Masyarakat Adat

AHY Gagal Melawan Mafia Dalam Perkara M.Syahrir. Nusron Wahid?

Senarai Mendesak Anggota DPR 2024-2029 Harus Turut Mendukung Visi Indonesia Emas 2045

Alexander Marwata Harus Segera Mundur Sebagai Komisioner KPK

Jikalahari dan Senarai Apresiasi Putusan MA: Menolak PK Surya Darmadi

Hotroom Hotman Paris Hutapea Edisi 18 September 2024: Menyesatkan Publik, Tidak Menghormati Putusan Majelis Hakim Bahkan Tak Punya Empati Pada Masyarakat Adat Talang Mamak

Putusan Banding Paijo, Novrianto, Eko, Suparmo, Yulius: Menguatkan Putusan PN

Capim KPK 2024-2029: Harus Memprioritaskan Isu Ekologis dan Korupsi Korporasi

Kabar Terbaru