Pekanbaru, 28 Oktober 2024—Jelang debat pertama Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau tahun 2024 dengan tema debat “Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance Dan Pembangunan Daerah Yang Inklusif” yang akan disiarkan 29 Oktober 2024, pukul 19.00 WIB. Senarai menilai ketiga pasangan calon tidak punya komitmen terhadap pemberantasan korupsi, membuka partisipasi publik dan melindungi masyarakat adat, siapapun yang menjadi pemimpin kedepan.
Berikut penjabaran visii, misi dan program kerja yang mereka kirim ke Komisi Pemilihan Umum Riau.
Pasangan nomor urut 1: Abdul Wahid-Sofyan Franyata Hariyanto
Mengusung Visi: Riau Berbudaya Melayu, Dinamis, Ekologis, Agamis dan Maju
Dijabarkan dalam misi poin 5 berisi: mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan berintegritas serta pelayanan public yang berkulitas dengan dukungan apartur yang kompeten dan professional menuju world class.
Tidak ada penjabaran dalam program prioritas
Pasangan nomor urut 2: Muhammad Nasir-Muhammad Wardan
Dengan Visi : Riau Berdaya Saing, berintegritas, Maju dan Berbudaya Melayu menuju Riau Emas
Setiap kata terdapat penjabarannya kecuali kata Berintegritas.
Penjabaran dalam misi poin kelima isinya yakni menciptakan tata kelola pemerintahan yang profesionalisme, berintegritas, kreatif, inovatif dan memperkuat meritokrasi serta transformasi digital
Penjabaran dalam program kerja yakni : Peningkatan akuntablitias kinerja pemerintah berdasarkan sasaran prioritas, perencanaan pembangunan yang inklusif dan berkualitas, penguatan infrastruktur pelayanan dan inovasi pelayanan publik
Pasangan nomor urut 3: Syamsuar-Mawardi Saleh
Mengusung Visi : Terwujudnya Riau Maju dan Bermartabat sebagai Pusat Ekonomi Sumatera dan Gerbang Utama Ekonomi ASEAN tahun 2029
Penjabaran Misi: menyelenggarakan birokrasi dan pelayanan publik yang mudah, cepat dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotime
Dalam program kerja: kemudahan peningkatan tata kelola pemerintah berbasis Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, mengoptimalkan Sistem Pengendali Internal Pemerintah dam menjalin kerja sama dengan BPK, BPKP dan KPK untuk pendampingan, menyediakan system pengaduan masyarakat
Senarai mencoba membedah visi, misi dan program kerja tersebut dengan menggunakan indikator Anti korupsi, ekologis, partisipasi publik, pelayanan publik, masyarakat adat, Perempuan dan anak serta disabilitas dan marjinal.
| No | Komitmen | Paslon 1 | Paslon 2 | Paslon 3 |
| 1 | Anti korupsi | Tidak Ada | Ada | |
| 2 | Ekologis | Ada | ||
| 3 | Partisipasi Publik | Tidak Ada | ||
| 4 | Masyarakat Adat | Tidak Ada | ||
| 5 | Perempuan dan Anak | Ada | ||
| 6 | Disabilitas dan Marjinal | Ada | ||
Dari penilaian diatas, bahwa ketiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur tidak punya komitmen terhadap partisipasi publik dan masyarakat adat.
Mempunyai komitmen terhadap isu Perempuan dan anak serta disabilitas dan marjinal. Terkait isu ekologi semua berkomitmen namun itu hanya pada aspek hilirisasi dan pembangunan ekonomi.
Dalam isu pemberantasan korupsi hanya dimiliki di nomor urut 3, yakni terbatas pada penguatan sektor pelayanan publik saja.
“Sayang sekali isu korupsi, partisipasi publik dan masyarakat adat tidak menjadi prioritas. Padahal Riau sudah diingatkan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait perlunya aksi terkait penguatan Aparatur Pengawasan Internal, penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang dengan pendekatan satu peta, penguatan pengawasan BUMD dan peningkatan audit pengadaan barang/jasa pemerintah.” Kata Jeffri Koordinator Senarai.
Data terbaru yang disarikan dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara PN Pekanbaru per 24 Oktober, terhimpun ada 65 perkara korupsi. Dengan pembagian terdakwa dari sektor : Camat, Kepala BUMD, Bupati, anggota dewan, pegawai perbankan, pengurus BUMDes, ASN, Kepala Desa dan swasta. Dominasi terdakwa dilakukan oleh ASN sebanyak 22 perkara dan swasta 23 perkara.
Data pantauan Senarai terhadap pendirian kebun sawit Surya Darmadi PT Banyu Bening, PT Seberida Subur, PT Panca Agro Lestari dan PT kencana Amal Tani. Ditemukan bahwa pendirian kebun sawit milik Surya Darmadi tersebut merusak hutan dan merampas lahan masyarakat adat Talang mamak serta menimbulkan konflik. Namun Calon gubernur dan Wakil gubernur Riau tidak ada yang berkomitmen melindungi mereka.
“Dengan kondisi calon pemimpin Riau dikaitakan dengan masalah yang timbul masyarakat Senarai punya keyakinan Riau akan tetap menjadi wilayah rawan korupsi, tidak punya kepedulian terhadap partisipasi publik dan masyarakat adat,” kata Jeffri. “Kedepan Pemilih yang memiliki hak suara agar lebih selektif ketika memilih gubernur dan wakil gubernur nanti.”
Narahubung:
Jeffri : 0853 6525 0049
