Pekanbaru, 9 Desember 2017—Masyarakat sipil dan mahasiswa Riau memperingati Hari Anti Korupsi Internasional (HAKI) 2017 sekaligus mengevaluasi implementasi HAKI 2016 yang diadakan di Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau.
Hasil evaluasi kami terhadap setahun memantau pelaksanaan komitmen anti korupsi, pemerintah daerah Riau justru tidak menunjukkan komitmen anti korupsi, kecuali sebatas acara seremonial berupa seminar, workshop dan pemasangan logo-logo anti korupsi di pakaian dinas berwarna putih dan di kendaraan-kendaraan dinas.
Hal-hal substansial dan elemen utama mencegah dan memberantas korupsi di Riau berupa keterbukaan informasi publik dan pelibatan publik tidak dilakukan oleh Pemprov Riau. Inisiasi anti korupsi juga tidak dilakukan oleh Pemda Riau. Itu semua menunjukkan Pemda Riau tidak punya desain rencana aksi anti korupsi sepanjang tahun 2017.
Pemda Riau perlu terobosan dan keberanian dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi tahun 2018. Oleh karena itu kami mengusulkan Pemda Riau menerbitkan Perda Anti Korupsi dan Pergub Rencana Aksi Anti Korupsi Pemda Riau 2018.
Kami juga mengusulkan 13 Agenda Rencana Aksi Anti Korupsi Masyarakat Sipil dan Pemerintah terkait partisipasi dan keterbukaan informasi publik.
Tertanda
Senarai – Jikalahari – FITRA Riau – Eyes on the Forest – Fopersma Riau – JMGR – HMI Cabang Pekanbaru – Angkatan Perubahan Riau – Kaliptra Andalas – HMI Komisariat FISIP UR – BEM UR – Komunitas Seni Lorong – LBH Pekanbaru
Narahubung:
Maryam Jamilah, HMI Komisariat FISIP UR: 0852-6410-9920
Wahyudi Ilfahman, HMI Cabang Pekanbaru: 0823-8941-9202
Ahlul Fadli, Koordinator Senarai: 0852-7129-0622
| No | Partisipasi dan Keterbukaan Informasi Publik | Rencana Aksi 2018 | Output |
| 1 | RTRWP Riau | – Mendorong Pemprov Riau membentuk tim KLHS yang melibatkan masyarakat terdampak dan para pakar
– Tim KLHS membuka seluas-luasnya akses data dan konsultasi publik |
– Dokumen KLHS yang terintegrasi dalam RTRWP Riau (Ranperda)
|
| 2 | APBD 2018 | – Mendorong Pemprov Riau membuka satu kanal informasi yang menyediakan seluruh data terkait APBD (Pendapatan, belanja, KUA/PPAS) dan pembahasannya
-Mendorong transparansi dalam perencanaan dan pelaksanaan pengadaan barang jasa (open kontrak dengan kontraktor) bebas korupsi. – Peningkatan pemahaman komunitas dan masyarakat terkait anggaran |
– Dokumen terkait anggaran dapat diakses
– Perencanaan dilakukan secara terbuka – Aplikasi untuk mempermudah akses informasi dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan anggaran
|
| 3 | Dana Desa | -Mendorong perangkat desa melibatkan masy dalam penganggaran dana desa
– Mendorong pemkab dan kejaksaan mengoptimalkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan dana desa (menyediakan pembiayaan sendiri, peningkatan kapasitas personil & evaluasi kinerja yang jelas) -Mendorong optimalisasi website jaga desa untuk mempublikasikan informasi terkait dana desa |
– Dana Desa: Website jaga desa terintegrasi antara Pemprov dan kab
-Dana Desa: Informasi dana desa mudah diakses masyarakat
|
| 4 | Pilkada (Pilgub dan Pilbup Inhil) | -Mendorong Banwaslu menyampaikan temuan pada public (money politik dan pelanggaran pemilu)
-Mendorong KPU menyampaikan lap dana kampanye balon kepada public -CSO menginventigasi kandidat calon (track record) -CSO memantau politik uang selama kampanye |
– Pemilu bersih
|
| 5 | Mutasi & Promosi Jabatan SKPD | -Mendorong BKD menyampaikan pada public proses dan instrument assessment jabatan di eselon 2
-Publikasi calon-calon yang akan menduduki jabatan -CSO masuk dalam pansel |
-ASN Berintegritas
|
| 6 | Pengadaan barang & jasa | – Mendorong transparansi pelelangan pengadaan barang dan jasa serta kontraktor terpilih
– Pemprov membuka Track record kontraktor yang mendaftar ikut pelelangan |
-Pengadaan barang dan jasa transparan dan akuntabel
|
| 7 | Perizinan | -Mendorong Pemprov Riau membuka database perizinan terkait sumber daya alam di prov & kab | -Data perizinan bisa diakses dengan mudah di website SKPD terkait |
| 8 | Pendidikan | -Mendorong Pemerintah transparan dalam menyampaikan anggaran dana BOS, penggunaan serta penerima manfaat
-Memastikan regulasi atau jumlah penggunaan dana Bos secara tepat waktu -Memfasilitasi penyelenggara sekolah dalam mengidentifikasi pencarian dana melalui penerbitan regulasi pendanaan -Meningkatkan kapasitas bendahara sekolah -Memfasilitasi penyediaan sistem informasi pengelolaan dana Bos berbasis online/ offline -Meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha untuk bekontribusi dalam pelayanan pendidikan -Mengoptimalkan fungsi tenaga pengawas sekolah dan penyediaan pembinaan dan pengawas khusus pengelolaan keuangan sekolah -Mendorong transparansi dalam pembangunan kampus serta pengadaan barang dan jasa kampus serta peruntukan dana UKT -Mendorong pihak sekolah transparan dalam penerimaan siswa baru SD, SMP, SMA -Mendorong partisipasi dunia usaha dalam membantu pelayanan pendidikan serta mempublikasikan bantuan yang diberikan (beasiswa) |
-Informasi terkait pendanaan BOS, UKT serta pengadaan barang dan jasa dapat diakses oleh masyarkat
|
| 9 | Kesehatan | -Peningkatan kualitas layanan, sosialisasi, verifikasi dan validasi kepesertaan
-Meningkatkan sistem informasi terkait layanan program JKN-KIS
|
-Tercapainya pelayanan kesehatan dan kesejahteraan bagi masyarakat serta tersedianya sistem informasi yang dapat diakses masyarakat |
| 10 | Gakkum
|
-Mendorong Polda Riau dan Kejaksaan membuka hasil penyelidikan dan penyidikan serta dokumen dakwaan kepada publik yang mudah diakses
-Mendorong KY Riau membuka laporan hasil pemantauan kepada publik -Mendorong pengadilan negeri dan pengadilan tinggi membuka putusan kepada public |
-Tersedianya informasi terkait proses penegakan hukum, putusan maupun hasil pantauan keapda public |
| 11 | Dana Partai | -Pemda mengumumkan partai yang menerima bantuan dari APBD & APBN
-Partai politik menngumumkan penggunanaan dana partai pada publik |
-tersedianya informasi yang dapat diakses public |
| 12 | CSR Perusahaan | Pemerintah hingga perangkat desa mengumumkan bantuan dana yang diberikan perusahaan (CSR) kepada masyarakat | – |
| 13 | Program pemerintah penyaluran bantuan (raskin, kesehatan, Kartu Indonesia Pintar) | -Mendorong Pemerintah menyediakan kanal informasi terkait penyaluran bantuan serta pengaduan yang dapat diakses public
-Pemerintah mengumumkan penerima manfaat serta besaran bantuan kepada Penerima program bantuan |
