Forum Riau Anti Korupsi (Forak) melakukan aksi peringati Hari Anti Korupsi Internasional (HAKI) 9 Desember. Forak dibentuk pada 30 November saat pelatihan anti korupsi di Hotel Ibis. Ia terdiri dari 9 lembaga: Riau Corruption Trial, Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau, Fitra Riau, Indonesia Monitoring Development, Himpunan Mahasiswa Dumai, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Riau, BEM Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim, BEM FKIP UR.
Aksi dilakukan di tiga titik: kantor Gubernur Riau, Polda Riau dan Kejaksaan Tinggi Riau. Pukul 10.45, sekitar 50 massa aksi berjalan dari tugu countdown menuju kantor Gubernur Riau.
Sempat terjadi aksi dorong pagar dengan aparat keamanan di kantor Gubernur Riau. “Tangkap, adili, gantung pelakunya,” teriak massa aksi. Jika terbukti bersalah, kata Raja Adnan, massa aksi sekaligus koordinator IMD, Rusli Zainal harus dihukum mati.
Usai aksi di kantor Gubernur, Forak berjalan menuju Polda Riau. Suyeni, koordinator aksi memandu massa sambil menyanyikan lagu Buruh Tani.
Di kantor Polda Riau, massa sembelih ayam dan melemparkannya ke depan para polisi yang berjaga di sebalik pagar. “Ayam mati ini simbol bahwa Kapolda ciut memberantas korupsi di Riau,” kata Suyeni.
Kantor Kejaksaan Tinggi Riau menjadi tempat terakhir yang didatangi massa aksi. Berbeda dengan kantor Gubernur dan Polda, di Kejati massa diizinkan masuk ke dalam. Massa berorasi minta Kejati konsisten berantas korupsi di Riau, terutama korupsi kehutanan dan APBD.
Sempat terjadi kericuhan antara massa aksi dengan aparat keamanan di Kejati. Ia terjadi saat seorang massa aksi melemparkan ayam yang sudah disembelih ke mobil dinas Kepala Kejati.
Mereka saling dorong. Namun perlahan massa aksi mundur setelah ditengarai aparat dari Polda Riau, Polresta Pekanbaru dan Brimobda Riau.
Aksi diakhiri dengan pembacaan siaran pers. “Bencana rasuah terjadi sepanjang tahun, selama 10 tahun terakhir,” isi siaran pers tersebut.
Riau Corruption Trial dan Jikalahari 10 tahun terakhir memonitor dua kasus korupsi. Pertama, perkembangan penanganan kasus korupsi yang masuk koordinasi dan supervisi KPK dengan Polda Riau dan Kejati Riau. Kedua, perkembangan penanganan kasus korupsi yang ditangani Polda Riau dan Kejati Riau. Total 55 kasus korupsi ditangani Kejati dan Polda Riau. KPK tangani 20 kasus korupsi di Riau.
Hasil monitoring menyimpulkan tren korupsi di Riau berupa korupsi perizinan sektor kehutanan dan korupsi APBD di 12 kabupaten kota dan 1 pemerintahan di Riau.
Berdasarkan hasil monitoring, Forak merekomendasikan penguatan kembali koordinasi dan supervisi antara KPK dengan Kejati Riau dan Polda Riau, KPK ambil alih kasus-kasus korupsi yang lamban ditangani Polda dan Kejaksaan Riau, audit semua APBD Riau terkait kerugian negara.
Terkait korupsi yang menimpa Rusli Zainal, Forak menuntut hukum mati terdakwa Rusli untuk kasus korupsi PON Riau dan Izin Kehutanan Riau. Forak juga minta KPK tindak korporasi yang ikut bermain dalam kasus kehutanan Riau.
Di sisi lain, Kepala Kejati Riau Eddy Rakamto adakan jumpa pers terkait perkembangan Kejati berantas korupsi di Riau. “Meski belum optimal sesuai harapan masyarakat, kami sudah berusaha seoptimal mungkin,” terang Eddy.
Ia paparkan kekayaan negara yang berhasil dikumpulkan dari seksi pidana khusus senilai Rp 3,62 miliar, ditambah tanah dan rumah senilai Rp 12 miliar berupa pabrik kelapa sawit beserta tanahnya. “Penyelamatan keuangan negara dari seksi perdata dan tata usaha negara (datun) juga tidak kalah,” lanjut Eddy. Ia tak sebutkan data detailnya.
Irina Sari dari Transparansi Internasional Indonesia wilayah Riau bertanya tentang perkembangan kasus SP3 Illegal Loging serta penyitaan aset Asian Agri.
“Untuk kasus Asian Agri sekarang ditangani Kejaksaan Agung. Kemarin kita diminta mendata aset-aset Asian Agri di Riau, itu sudah kita lakukan dan laporkan,” kata Eddy. Untuk kasus SP3 Ilog, Eddy mengaku tidak tahu detailnya. “Tapi saya berjanji akan cari tahu dan menindak lanjutinya,” tutup Eddy. *Lovina/RCT
