Pekanbaru, 9 Desember 2019 – Tiga tahun berlalu Hari Antikorupsi Sedunia (Haki) diperingati di Pekanbaru, Riau. Belum ada perbaikan tata kelola pemerintah daerah yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Setahun paska Haki, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Riau dijebloskan ke penjara gegara korupsi pembangunan Ruang Terbuka Hijau, pusat perhelatan Haki saat itu.
Satu alasan mengapa Haki dihelat di Riau karena, provinsi ini masuk dalam daftar merah korupsi. Dia jadi satu-satunya wilayah di Sumatera yang pernah memperingati Haki. Nyatanya, Riau terus dalam keadaan darurat korupsi. Integritas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Riau sangat buruk dan jadi jabatan paling korup. Tahun ini, dua kepala daerah dalam ‘tangan’ Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Senarai, tiga tahun ini rutin bikin evaluasi pencegahan dan pemberantasan korupsi terutama di Riau. Modelnya sederhana. Mengumpulkan putusan pengadilan, buat statistik penindakan korupsi oleh penegak hukum daerah juga KPK, mengumpulkan kebijakan pemerintah daerah yang berbau antikorupsi.
Bahan-bahan itu dijadikan bentangan, lengkap dengan temuan, analisis, kesimpulan termasuk rekomendasi. Bila ada kajian atau riset lain biasanya lebih menarik dan menambah tajam analisis. Setelah itu didiskusikan. Mengundang pegiat antikorupsi, penegak hukum dan pemerintah daerah. Ia selalu disampaikan bersamaan peringatan Haki 9 Desember.
Edisi kali ini, Dadang Tri Sasongko Sekjend Transparansi Internasional Indonesia (TII) meluangkan waktu ke Pekanbaru. Bersama Made Ali Koordinator Jikalahari dan Erdiansyah Dosen Fakultas Hukum Universitas Riau, menambah materi peringatan antikorupsi tahun ini. Setidaknya, begini catatan pencegahan dan pemberantasan korupsi dari masing-masing pembicara:
Made Ali, mengingatkan kembali korupsi kehutanan di Riau yang 11 tahun berlalu tapi belum menangkap korporasi. Komisioner KPK yang berakhir pada Desember ini belum menunjukkan harapan masyarakat Riau. Made Ali akan tetap menagih pada komisioner KPK selanjutnya.
Dadang Trisasongko, menyebut, Indeks Perspektif Korupsi Indonesia peringkat 89 dari 180 negara. Gejala-gejalanya dimulai dari budaya politik, perizinan, perencanaan, penganggaran serta pengadaan barang dan jasa.
Dadang juga menyinggung revisi UU KPK yang melemahkan pemberantasan korupsi ke depannya karena, cenderung pencegahan semata. Terlebih, dicabutnya status KPK sebagai lembaga independen dan pegawainya akan jadi ASN. Kata Dadang, di negara yang kuat ekonomi dan demokrasinya, peran lembaga pemberantasan korupsi justru terus diperkuat. Padahal, korupsi di negara tersebut tergolong rendah.
Erdiansyah menguatkan pendapat Dadang dengan menganalisa tiap pasal dalam UU KPK yang baru disahkan. Pemberantasan korupsi di Indonesia akan suram. Penyebabnya, kewenangan komisi antirasuah dibatasi.
Kenyataan itu dapat dibuktikan dari kewenangan penyadapan yang mesti minta restu dari dewan pengawas. KPK-pun jadi seperti penegak hukum lainnya—polisi dan jaksa—yang turut menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan atau SP3. Padahal, pengalaman penanganan korupsi selama ini membutuhkan waktu bertahun-tahun sampai seseorang ditetapkan tersangka.
Senarai sendiri mencatat beberapa persoalan korupsi di Riau pada 2019. Dimulai dari Presiden Jokowi yang beri grasi pada terpidana koruptor bekas Gubernur Riau Annas Maamun. Jokowi kasihan, Annas Maamun sudah berusia lanjut, sering sakit-sakitan dan sering pakai alat bantu pernapasan tiap hari. Karena itu, hukumannya dikurangi satu tahun.
Annas Maamun dihukum Mahkamah Agung 7 tahun penjara dalam kasus suap alih fungsi lahan untuk perkebunan sawit pada 2014. Tahun ini, KPK telah menetapkan Suheri Tirta Legal Manager Palma Satu dan Surya Darmadi bos Darmex Grup, pemberi suap, sebagai tersangka. Peran Annas Maamun tentu masih akan dibuktikan dalam perkara ini kelak di persidangan.
KPK geledah kediaman Bupati Bengkalis Amril Mukminin di Pekanbaru, Rabu 27 November 2019. Setelah itu KPK menyasar rumah sekaligus kantor pengusaha Dedi Handoko dan ruko anggota DPRD Bengkalis Ruby Handoko. KPK tengah menangani kasus korupsi peningkatan jalan Duri-Sungai Pakning, Bengkalis.
Amril tersangka sejak 16 Mei 2019. Dia disangka terima uang sebelum dan sesudah dilantik jadi bupati dari PT Citra Gading Asritama (CGA). Masing-masing Rp 2,5 miliar dan Rp 3,1 miliar. Sebelum dan setelah ditetapkan tersangka, KPK sudah berkali-kali geledah rumah Amril, baik di Bengkalis maupun Pekanbaru. Termasuk kantornya dan sejumlah tempat yang berhubungan dengan kasus itu.
Proyek peningkatan jalan Duri-Sungai Pakning, satu dari beberapa proyek jalan di Bengkalis pada 2013-2015 yang disebut proyek tahun jamak. Anggarannya Rp 2,5 triliun. KPK telah menyelesaikan satu kasus untuk proyek peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih. Mantan Kadis PU Bengkalis M. Nasir dan Direktur PT Mawatindo Road Construction (MRC) Hobby Siregar, dihukum 7 tahun penjara.
KPK juga melarang Wali Kota Dumai Zulkifli Adnan Singkah ke luar negeri. Zulkifli disangka menyuap Yaya Purnomo Pegawai Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, supaya meloloskan usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) pada APBN 2017 dan RAPBN 2018. Zulkifli juga diduga terima suap dan gratifikasi dari seorang kontraktor yang kerap dapat proyek di Dumai.
Selain kepala daerah, terpidana koruptor tahun ini didominasi Aparatur Sipil Negara (ASN). Bengkalis kabupaten paling korup. Diikuti Kepulauan Meranti, Pekanbaru, Indragiri Hilir dan Pelalawan. Selangkapnya bisa dibaca pada bentangan Senarai.#Suryadi
