Kinerja KPK Mencegah dan Memberantas Korupsi di Riau tidak Berpengaruh

PEKANBARU, 30 APRIL 2018—Senarai, mengapresiasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah merangkum hasil kinerjanya sepanjang 2017. Dengan begitu, masyarakat jadi tahu apa yang telah dilakukan komisi anti rasuah itu terhadap pencegahan dan pemberantasan korupsi di Riau.

“Namun, KPK masih lambat dan belum berhasil mencegah dan memberantas korupsi di Riau,” kata Ahlul Fadli, Koordinator Senarai.

Buktinya, dalam laporan tersebut, Riau masih menempati urutan 4 di Sumatera dalam hal kejadian gratifikasi dan menduduki posisi 14 di Indonesia. Bahkan berdasarkan pengaduan masyarakat, Riau berada diurutan 3 di Sumatera dengan 245 pengaduan dan masuk 10 besar di Indonesia.

Laporan lainnya menunjukkan, sebanyak 18 kejadian gratifikasi di Riau hanya satu yang melaporkannya pada KPK, yakni dari Pemkab Indragiri Hulu. Padahal selama 2017, KPK dua kali jadi narasumber deklarasi anti gratifikasi.

“Itu membuktikan, kinerja KPK tidak berpengaruh bagi Riau,” tambah Ahlul Fadli.

Padahal, sambung Ahlul Fadli, pada 2017 KPK juga melibatkan masyarakat, organisasi non pemerintah dan pegawai negeri sipil dari berbagai instansi turut terlibat membantu mencegah korupsi di Riau, dengan membentuk Forum Masyarakat Riau Anti Rasuah atau Marwah.

Tidak hanya kurang berhasil dalam hal pencegahan korupsi, KPK juga lambat menyelesaikan perkara korupsi di Riau. Buktinya, dari 123 kasus yang diselidiki KPK sepanjang 2017, hanya 6 kasus yang naik ketahap penyidikan. Bahkan dari 6 perkara tersebut, tak satupun yang dilimpahkan ke pengadilan.

Salah satu perkara korupsi yang tengah ditangani KPK mengenai kasus suap pembahasan RAPBD – P 2014 dan RAPBD-P 2015 atas nama terdakwa Anas Maamun, mantan Gubernur Riau.

Padahal, kata Ahlul Fadli, itu adalah perkara lama. “Sudah ada anggota DPRD Riau yang dihukum dalam kasus itu. Yakni Ahmad Kirjauhari, Suparman dan Johar Firdaus.”

Supaya kinerja KPK benar-benar dapat mewujudkan Riau bersih dari korupsi, Senarai mendorong pencegahan korupsi yang dilakukan KPK tidak lagi sebatas ceremony seperti peringatan Hari Anti Korupsi (HAKI) di Riau dua tahun lalu. Buktinya, paska peringatan besar itu, beberapa orang pegawai negeri sipil malah tersandung korupsi karena proyek pembangunan tugu korupsi.

Rangkuman laporan kinerja KPK tahun 2017 di Riau, hasil catatan Senarai: