Sidang ke 14 Agenda Replik
PN Pekanbaru, Senin 19 Oktober 2020 — Majelis hakim memimpin sidang perkara tindak pidana korupsi, terdakwa Amril Mukminin. Dimulai hampir pukul satu siang, sidang terlambat dari yang seharusnya dijadwalkan pada pagi.
Agenda sidang kali ini adalah replik, mendengar jawaban dari jaksa penuntut umum tentang pembelaan yang disampaikan penasehat hukum terdakwa pada Kamis minggu lalu. Sebelumnya, Amril dalam pembelaannya juga sempat membaca sebait puisi kepada majelis hakim.
Jaksa Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara bergantian membacakan replik. Pada intinya, mereka menolak pleidoi yang pernah disampaikan oleh penasehat hukum terdakwa.
Jaksa katakan bahwa terdakwa terjerat dalam delik penerimaan suap. Bentuk penerimaan suap oleh pejabat pemerintahan itu dapat menjadi awal dari kejahatan lain dan merugikan masyarakat. Oleh karenanya, jaksa meminta terdakwa dihukum berat. “Supaya dapat kita contohkan kepada masyarat bahwa kita bertindak tegas pada pelaku korupsi.”
Selain itu, jaksa juga membantah nota pembelaan dan dapat disimpulkan.
- Penasehat hukum keberatan dengan tuntutan namun itu sangat tidak
berdasarkan hukum.
Sebelumnya tim penasehat hukum keberatan dengan tuntutan yang disampaikan penuntut umum. Tanggapan jaksa, pembelaan dari penasehat hukum terdakwa sangat tidak berdasarkan hukum. Jaksa katakan ia mempunyai saksi-saksi yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.
- Dalil yang dibacakan oleh penasehat hukum minggu lalu tidak tepat.
JPU katakan bahwa mereka telah begitu jelas menguraikan kerugian yang negara tanggung atas perbuatan korupsi Amril Mukminin. Sudah jelas uang tersebut diserahkan melalui perantara ajudan terdakwa.
- Dalil penasehat hukum membantah bahwa itu bukanlah bentuk suap adalah keliru.
Terdakwa tidak pernah meminta untuk mengembalikan uang tersebut sebagi bentuk penolakan. Dapat diartikan bahwa terdakwa menerima suap.
- Dalil yang saat menerima suap, Amril belum resmi jadi Bupati Bengkalis.
Memang saat itu terdakwa belum dilantik, namun sudah ditetapkan sebagai bupati terpilih. Meskipun belum dilantik, namun ia adalah orang yang resmi sebagai pemenang dalam Pilkada 2015. Amril akan dilantik beberapa hari lagi. Dengan demikian pembelaan penasehat hukum tidak berdasar dan harus dikesampingkan.
- Dalil tidak adanya unsur gratifikasi penasehat hukum berkilah itu adalah perjanjian bisnis.
Bahwa dalil pembelaan ini adalah yang mengada-ada. Fakta-fakta yang ada di persidangan tak dapat dilupakan. Sudah jelas bahwa Amril terpilih sebagai bupati.
Selanjutnya, jaksa menyampaikan bahwa dalil-dalil yang disampaikan penasehat hukum sebenarnya tidak perlu ditanggapi lebih lanjut karena tidak berdasarkan oleh penegakan hukum,
Atas poin-poin tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengeluarkan tuntutan sebagai berikut :
- Penjatuhan hukuman yang berat.
- Hukuman tambahan mencabut hak politik untuk tidak lagi dapat dipilih.
Mengingat bahwa Amril adalah pejabat publik karena dipilih langsung, maka sudah tentu warga Bengkalis menaruh harapan dan sudah dicederai. Menceredai kepercayaan masyarakat sudah sepatutnya selain hukum kurungan juga pencabutan hak tak dapat dipilih lagi kedepannya sebagai pejabat publik.
Penasehat hukum akan sampaikan duplik pada Kamis, 22 Oktober 2020. Para pihak dalam persidangan hadir lewat video conference karena terhalang Covid-19. #Wilingga
