Sidang Ke 8 : Pemeriksaan Saksi
Pengadilan Tipikor Pekanbaru, 3 Mei 2021—Ketua Majelis Hakim Lilin Herlina, Darlina Darwis dan Iwan Irawan membuka lagi sidang perkara korupsi Terdakwa mantan Badan Perencana dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Siak, Yan Prana Jaya Indra Rasyid.
Agenda sidang masih mendengar keterangan saksi. Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Riau dan Kejaksaan Negeri Siak menghadirkan empat saksi lagi. Keterangan mereka hampir sama dengan saksi sebelumnya, masih seputar pemotongan 10 persen biaya perjalanan dinas. Berikut secuil keterangan saksi:
Muhammad Agung Afandi
Ia menjabat sebagai Staf Sekretariat di Bappeda Siak. Saat 2017, sebanyak tiga kali Agung lakukan perjalanan dinas ke Pekanbaru. Biasanya ia pakai uang pribadi terlebih dahulu dan nantinya akan diganti setelah serahkan laporan pertanggungjawaban perjalanan selesai.
Setelah serahkan laporan pertanggungjawaban, Agung tinggal menunggu uang pengganti cair, dan hasilnya berkurang karena dipotong sebanyak 10 persen oleh Bendahara Ade Kusendang. Informasi pemotongan diketahuinya dari Ade Kusendang, tidak tahu perintah siapa. Saat itu hanya ikut instruksi saja.
Agung mencabut keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan poin 12. Perihal pemotongan 10 persen perintah Yan Prana saat jabat Kepala Bappeda.
Setelah Kepala Bappeda berganti tidak ada lagi pemotongan walaupun bendahara masih sama.
Muhammad Faisal Harahap
Faisal bekerja sebagai PNS di Bappeda Siak sejak 2011 hingga sekarang. Faisal ingat, diawal 2014 pernah ada rapat kerja tahunan dan diakhir pembahasan ada penyampaian pemotongan 10 persen biaya taktis atau perjalanan dinas.
Dari 2014 sampai 2017 ia pernah jabat sebagai Pejabat Pengawas Teknis Kegiatan (PPTK). Selama kegiatan berjalan ia hanya bekerja melampirkan laporan undangan, kehadiran, dokumentasi dan jumlah konsumsi yang dibutuhkan. Faisal tidak tahu harga konsumsi dan alat tulis kantor, semua urusan pembelian diambil alih bagian keuangan dan umum. Ia hanya terima hasil dan tanda tangan laporan kegiatan.
Herianto
Ia menjabat sebagai Kepala Sub Bidang Data Statistik Bappeda Siak. Herianto lakukan beberapa kali perjalanan dinas. Saat sampaikan laporan pertanggung jawaban, Ia diberitahu Ade Kusendang untuk pemotongan 10 persen untuk setiap biaya perjalanan. Ia tidak berani bantah sebab itu perintah Yan Prana.
Selama jabat PPTK kegaiatan 2015-2017, serupa dengan Faisal yang hanya sampaikan kebutuhan kegiatan. Urusan pembelian, tagihan dan pembayaran diambil alih bagian keuangan. Diakhir kegiatan hanya tanda tangan laporan tersebut.
Awaludin
Mulai 2011 sampai 2016 bekerja sebagai PNS di Bappeda Siak. Memiliki cerita sama dengan saksi sebelumnya, Awaludin katakan biaya perjalanan dinasnya dipotong. Ia pilih diam, takut pertanyakan kegunaan potongan itu dan ikut perintah Yan Prana saja.
Saa ia jabat PPTK rencana aksi dan program aksi 2015 mereka ada melakukan kegiatan cetak buku strategi nasional pencegahan korupsi. Harga tiap buku seharusnya Rp 70.000 namun di kuitansi tertera Rp 150.000. Ada juga kelebihan bayar untuk beli nasi kotak, biaya seharusnya Rp 30.000 naik jadi Rp 40.000.
Kelebihan bayar ini merupakan inisiatifnya bersama bendahara. Awalnya uang disimpan bendahara lalu hasilnya dibagi dua.
Tempat pembelian nasi selalu diarahkan ke kedai nasi milik Yuni sebab punya hubungan keluarga dengan Eka salah satu Staff bendahara.
Setelah mereka beri keterangan, hakim menutup sidang dan akan dilanjutkan Senin, 10 Mei 2021. Masih dengan agenda yang sama. #Wilingga
