PN Tipikor Pekanbaru, 16 Agustus 2023—Sidang Terdakwa Muhammad Syahrir seyogyanya dua hari lalu, ditunda tanpa dibuka persidangan dengan alasan pembelaan belum selesai. Hari ini pembacaan pleidoi, didahului dari Penasihat Hukum Muhajirin dan rekan. Menurutnya Terdakwa M. Syahrir tidak terbukti menerima pemberian uang dari Sudarso berjumlah SGD 112.000. Pertemuan Syahrir dengan Sudarso yang ditemani Risna di rumah dinas Jalan Kartini Pekanbaru, pada 2 September 2021 tidak untuk mempermudah urusan perpanjangan HGU PT Adimulia Agrolestari.
Hal tersebut diperkuat dari keterangan Freddy Hutahuruk. Freddy mengaku tidak ingat pasti tanggal pertemuan Sudarso dengan Syahrir. Namun kedatangan Sudarso ke rumah, Freddy bilang tidak membawa tas yang berisi bingkisan.
Penasihat hukum sebut Sudarso telah berbohong ke Adimulia terutama ke Frank Wijaya, sebab meminta uang SGD 150.000 dengan sebut permintaan Syahrir. Lalu pemakaian uang Rp 13 miliar lebih untuk pengurusan HGU sejak 2017 hingga 2022. Uang sebanyak itu sudah habis dan tidak pernah dibuatkan pertanggung jawaban. Apalagi ia juga akui telah ambil uang sebanyak SGD 38.000 untuk keperluan pribadi.
Penasihat hukum menguraikan dakwaan suap dari PT Adimulia Agrolestari sedangkan dakwaan gratifikasi dan pencucian uang, tidak. Dan meminta hakim bebaskan Syahrir dari Dakwaan Kesatu pertama. Lalu meminta harta yang disita yakni 2 bidang tanah di Karya Baru Palembang dan Desa Gasing Musi Banyu Asin, 1 mobil Brio dan 1 sepeda motor merupakan hasil kerja sebagai pegawai BPN, hasil usaha, warisan dan kredit leasing untuk dikembalikan.
Setelahnya M. Syahrir pun berkesempatan pembacaan pleidoi. Syahrir kenakan kemeja berwarna putih. Kehadirannya secara daring melalui zoom dari Rumah Tahanan kelas 1 Jakarta Timur cabang KPK.
Pertemuannya dengan Sudarso hanya sebatas konsultasi. Syahrir katakan Sudarso cukup bayar kewajiban ke negara. Serta sediakan uang untuk bayar akomodasi, transportasi dan konsumsi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 128 tahun 2015 perihal Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
Permintaan rekomendasi yang disarankan Syahrir ke PT Adimulia untuk dimintakan ke Andi Putra Bupati Kuansing, bukan untuk menghilangkan kewajiban plasma, hanya semata-mata penyebutan setuju atau tidak kalau plasma ditempatkan di kabupaten lain.
Kata Syahrir ide ini dibenarkan oleh Surat Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan pendaftaran Tanah 24 Agustus 2022 No HT.01/785-400/VIII/2022 perihal petunjuk permohonan perpanjangan atau pembaharuan HGU yang mengalami perubahan wilayah administrasi kabupaten/kota. Pada poin 6 berbunyi “Terhadap kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat atau kewajiban lain yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dibidang perkebunan, agar perusanaan dapat berkoordinasi dengan bupati/walikota, gubernur dan Menteri sebagai pemberi perizinan berusaha sesuai kewenangannya”
Ia sebut tipikal pekerja keras dengan bekerja mulai pukul 7.30 pagi hingga larut malam. Bahkan kala libur kerja cari pekerjaan lain dengan jual beli tanah, menyelesaikan tanah sengketa dan carikan tanah yang dibutuhkan perusahaan perkebunan serta jual-beli mobil. Dari sana banyak dapat imbalan uang.
Ia minta diberi keringanan hukuman karena harus menghidupi istri dan satu orang anak yang masih bersekolah. Sidang dilanjutkan pada Senin, 21 Agustus 2023 mendatang acara pembacaan Replik dari Penuntut Umum. #Ellya
