—Sidang Terdakwa Danesuvaran K.R Singam
PN PELALAWAN, RABU 28 MEI 2014–Persidangan dengan agenda yang sama dengan sidang sebelumnya, pemeriksaan saksi ahli yang dihadirkan oleh Tim Penasehat Hukum. Dalam persidangan minggu lalu, Tim Penasehat Hukum berjanji akan menghadirkan tiga orang saksi ahli, namun karena berhalangan hadir saksi yang dihadirrkan hanya seorang saja yaitu DR Chairul Huda SH, MH.
DR Chairul Huda SH, MH (Dosen Universitas Muhammadiyah Jakarta)
“Untuk UU Perkebunan tidak bisa diterapkan terhadap pidana korporasi, karena tidak ada pengaturannya,” jelasnya. Chairul menjelaskan bahwa tindak pidana korporasi di terapkan apabila korporasi mendapat keuntungan dari tindak pidana yang terjadi, dan yang melakukan tindak pidana adalah bagian dari korporasi. “Harus bisa dibuktikan yang membakar lahan itu atas nama korporasi dan atas perintah korporasi,” ujarnya.
“Bagaimana jika terjadi kebakaran pada lahan yang berkonflik?” tanya Narendra Tim Penasehat Hukum.
“Bisa jadi alasan pembenar, karena jika dilakukan pemadaman itu bukan wilayahnya. Sementara petani melakukan pembakaran untuk membuka lahan,”jelasnya. “Gimana mau memenjarakan, korporasi tidak terbukti melakukan,” jelasnya lagi.
Usai Tim Penasehat Hukum bertanya, kini giliran JPU bertanya.
“Ini memang menyangkut perorangan, bukan korporasi,” ujar Safril.
“Bagaimana jika dalam Amdal sudah diterbitkan, dan perusahaan sudah setuju untuk melakukan semua yang diperintahkan Amdal?” tanya Safril dari JPU.
“Ya cabut saja izinnya, ga ada pidananya, kalau ada sanksi pidananya di Amdal, baru bisa dipidana, “ jelasnya.
“Bagaimana mengenai strict liability, kan contohnya kapal tanker dia tidak melakukan pembocoran saat kapalnya bocor dia bertanggung jawab merestorasi, kondisi laut seperti semula, ?” tanya Donovan Ketua Majelis Hakim. “Ya, itu dikenakan sanksi administrasi saja,” jelas Chairul.
Usai pemeriksaan Chairul, persidangan ditunda Rabu depan dengan agenda pemeriksaan ahli.#Fika-rct
