Sidang ke 13 – Pemeriksaan dan konfirmasi ulang saksi
Pengadilan Tipikor Pekanbaru, Senin 7 Juni 2021—Majelis Hakim Lilin Herlina bersama anggotanya Iwan Irawan dan Darlina Darwis, memimpin sidang perkara korupsi terdakwa Yan Prana Jaya Indra Rasyid mantan Kepala Bappeda Siak.
Agenda sidang mendengar keterangan ahli. Sebelum itu, majelis periksa kembali saksi Wan Muhammad Yunus, Erita dan Ade Kusendang. Ketiganya diminta keterangan ulang perihal penyerahan duit ke Yan Prana Jaya.
Cerita Wan, satu hari Yan minta tolong bantuannya. Wan menafsirkan permintaan Yan sebagai isyarat untuk sediakan uang. Wan, kemudian jumpai Erita dan memerintahnya kasih uang ke Yan.
Erita hanya pegang uang Rp 15 juta dari sisa belanja alat tulis kantor. Dia, lalu menghubungi Ade Kusendang. Selanjutnya mereka ketemu dan Ade manambah Rp 15 juta lagi di ruangan Erita, bagian umum. Uang dari Ade merupakan bagian dari hasil pemangkasan perjalanan dinas, yang Rp 38 juta lagi dibuat modal koperasi simpan pinjam pegawai Bappeda Siak.
Sebelum keduanya jumpai Yan, Ade terlebih dahulu menghubungi mantan atasannya itu untuk menanyakan posisi. Kata Ade, dalam telepon itu Yan memintanya segera datang ke kantor Badan Keuangan Daerah (BKD) Siak, karena dia hendak berangkat.
Ade dan Erita jumpa Yan di pekarangan BKD sekitar tengah hari atau setelah zuhur. Erita serahkan uang itu langsung ke Yan di dalam mobil. Selain mereka, sopir Yan juga lihat penyerahan uang tersebut. Yan duduk di belakang sopirnya.
Yan kembali bantah keterangan itu. Katanya, Erita dan Ade mengarang cerita dan terlalu pandai bicara. Lagi pula, lanjutnya, permintaan bantuan ke Wan itu salah ditafsir.
Selanjutnya, majelis panggil ahli yang telah dihadirkan penuntut umum.
Sri Mulyani
Dia auditor dari Inspektorat Pekanbaru. Diminta penyidik melakukan audit dengan tujuan tertentu perihal temuan laporan keuangan perjalanan dinas, belanja ATK dan makan-minum. Bahan audit berupa hasil rekapitulasi tiga kegiatan tersebut, yang diperolah dari penyidik.
Temuannya, untuk perjalanan dinas terdapat pemangkasan biaya 10 persen yang diambil oleh bendahara dari para pegawai yang bersangkutan.
Temuan dari belanja ATK: terdapat selisih pembayaran atau uang yang dikeluarkan oleh bendahara lebih besar dari realisasi pembayaran ATK ke toko tujuan pembelian.
Adapun kerugian negara yang ditemukan dari belanja makan dan minum harian pegawai: juga terdapat selisih pembayaran ke rumah makan dan gerai roti tempat pemesanan. Selain itu, tidak ada bukti terima konsumsi dari para pegawai Bappeda Siak.
Mestinya, para pegawai terima langsung uang makan dan minum ke rekening masing-masing tiap bulannya. Dia diatur dalam Permenkeu 110/2017 tentang pemberian dan tata cara pembayaran uang makan bagi pegawai negeri sipil.
Yan keberatan dengan pendapat ahli. Katanya, soal pengelolaan keuangan daerah tidak serta merta merujuk pada peraturan menteri keuangan. Sebab, lanjutnya, tiap tahun ada peraturan menteri dalam negeri yang mengatur lebih rinci untuk menyesuaikan perkembangan dan program yang berjalan pada tahun itu.
Total kerugian negara sebanyak Rp 2,8 Miliar.
Siswo Sujanto
Dia direktur pusat kajian keuangan negara dan daerah Universitas Patria Artha, Makassar. Juga mantan sekretaris direktorat jenderal perbendaharaan departemen keuangan RI. Latar belakang akademsinya, hukum keuangan negara.
Penasihat hukum Yan keberatan karena ahli tidak menunjukkan berkas asli sebagai syarat keahlian di persidangan. Karena ahli juga sudah pensiun, mereka ragu yang bersangkutan tidak terlalu mengikuti perkembangan soal-soal keuangan negara.
Karena dia beri keterangan dalam jaringan, dia minta penuntut umum menunjukkan syarat-syarat yang telah diserahkan pada penyidik saat diperiksa.
Hakim mencatat keberatan penasihat hukum, tapi tetap melanjutkan pemeriksaan ahli karena menilai sudah cukup syarat yang ada.
Dia diminta pendapat soal modus-modus korupsi yang didakwa penuntut umum terhadap Yan. Bukan mengaudit temuan atau kejanggalan dalam laporan perjalanan dinas, ATK maupun makan dan minum.
Dia dimulai dari pengertian keuangan negara dan keuangan daerah. Secara konsep tidak ada perbedaan keduanya. Hanya berbeda dalam lingkup atau wilayah pengelolaan keuangan saja. Sehingga kerugian keuangan daerah akibat korupsi juga disebut kerugian negara.
Menurutnya, kerugian negara adalah kekurangan aset negara karena perbuatan melawan hukum. Ia mengacu pada UU keuangan negara dan perbendaharaan negara.
Pemangkasan perjalanan dinas masuk kategori keuangan negara, karena negara akan mengeluarkan kembali biaya untuk menutupi kekurangan perjalanan dinas yang tidak utuh diganti pada para pegawai .
Sedangkan kelebihan pembayaran ATK maupun makan dan minum yang tidak sesuai alokasi, telah melanggar prinsip penggunaan keuangan yang harus menghindari kerugian negara. Karena dalam modus tersebut terdapat ketidakwajaran serta tidak seimbang antara hak dan kewajiban negara. Seperti, uang keluar lebih besar dari realisasi pembayaran.
Dia juga mengkritik pembayaran THR tenaga honorer dan kegiatan lain yang tidak dianggarkan. Menurutnya, bukan pembiayaan itu yang jadi masalah, tapi sumber dan cara mendapatkan uang dari pemangkasan serta pengelembungan anggaran yang tidak dibenarkan. Lebih tegas dia menyatakan, cara-cara itu termasuk illegal dalam pengelolaan keuangan negara.
Kemudian, dia juga menyinggung audit yang dilakukan BPK. Biasanya, audit oleh BPK lebih bersifat umum. Kecuali, audit dengan tujuan tertentu bila menemukan kejanggalan dalam laporan keuangan. Model kedua ini akan lebih mendalam karena disertai verifikasi pada orang-orang terkait.
Sidang ini akan dilanjutkan kembali, Kamis, 17 Juni 2021.#Suryadi
