Kabar Terbaru

• Buku Tragedi Politik Hukum HAM: Tragedi Pembiaran Pemenuhan HSP dan HESB hingga 27 Tahun Reformasi
• Menteri Kehutanan dan Menteri Hukum dan HAM:Evaluasi PBPH dan Pengesahan Legalitas PT SSL Karena Melanggar Prinsip Bisnis dan HAM serta Terlibat Korupsi
• Revisi Perda Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Riau: Wajib Membuka Partisipasi Publik Secara Bermakna dan Maksimal
• Tiga Bulan Kapolda Riau: Mengumandangkan Tuah dan Marwah Green Policing
• Diskriminasi Perlakuan Sawit Ilegal dalam Kawasan Hutan Konservasi: Perusahaan Satu Daur, Perorangan Serahkan Lahan
• Sawit Dalam Kawasan Hutan: Korporasi Tidak Pernah Dipidana bahkan Dilegalkan, Warga Dikriminalisasi (2)
• PENERTIBAN KAWASAN HUTAN:”PENERTIBAN” TN TESSO NILO DI ERA TIGA PRESIDEN (1)
• 27 Tahun Reformasi 1998: Menanti Aksi Kepala Daerah Mengaudit Bisnis dan HAM
• Tugas Mulia untuk Bupati Siak Terpilih, Menghentikan Moral Hazzard Pilkada Berikutnya
• “Rasa Keadilan” Dalam Putusan Dismissal Hakim MK untuk Pilkada Siak?