“PENUNTUT UMUM DAN MAJELIS HAKIM AGAR MENGHUKUM FRANS KATIHOKANG “

Penjara 8 Tahun, Denda Rp 8 Milyar dan Pidana Tambahan Rp 192 Milyar

PENDAHULUAN

Sepanjang 2 Februari 2016 hingga 26 April 2016, riau corruption trial memantau langsung proses persidangan terdakwa Frans Katihokang, Manajer Operasional PT Langgam Inti Hibrindo (LIH). Pada 2015 kebakaran terjadi di areal PT LIH. Frans Katihokang didakwa bertanggungjawab atas kebakaran tersebut.

Selama persidangan Penuntut Umum menghadirkan 18 saksi fakta dan 7 ahli. Sementara penasihat Hukum menghadirkan 4 ahli. Berikut nukilannya:

PT LIH berdiri pada 25 Oktober 1988 berdasarkan Akta Pendirian nomor 23 dibuat dihadapan Notaris Adlan Yulizar di Jakarta. PT LIH berbentuk perseroan dengan susunan pengurus, Direktur Utama PO Suwandi, Direktur Budjiwono Handjaya, Komisaris Utama Janti Susanto dan Komisaris Noto Sagita. PT LIH bergerak dibidang perkebunan dengan usaha pemeliharaan, pembibitan, perindustrian, pengolahan dan perdagangan hasil perkebunan.

Berdasarkan akta nomor 51 tanggal 9 November 1995 dan akta nomor 17 tanggal 5 Januari 1996, PT LIH melakukan perubahan anggaran dasar dan akta pendirian PT LIH. Perubahan tersebut mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia, berdasarkan Surat Keputusan nomor: 02.500.HT.01.01.TH’96 tanggal 11 Januari 1996.

PT LIH tercatat beberapa kali melakukan perubahan anggaran dasar. Diantaranya tanggal 5 Juni 2007, 22 Mei 2009, 17 November 2014 dan disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia lewat Surat Keputusan Nomor: AHU-11416.40.20.2014 tanggal 20 November 2014, tentang Pengesahan Perubahan Badan Hukum PT LIH yang berkedudukan di Kabapaten Pelalawan.

PT LIH kembali melakukan perubahan anggaran dasar pada 18 Agustus 2015. Dengan ini sususan pengurus PT LIH berubah. Presiden Direktur Tri Boewono, Direktur  Devin Antonio Ridwan, Budianto Purwahyo, I Nyoman Widiarsa. Presiden Komisaris Michael W.P Soeryadjaya, Komsaris Hardi Wijaya Liong, Ir. Komarudin Sastra K dan Winarto Kartono.

Sebagai perusahaan yang bergerak dibidang usaha budi daya dan pengolahan kelapa sawit, PT LIH memiliki luas areal perkebunan 8.716,892 hektar di 6 desa. Kondisi kebun sejak 2014 hingga 2015 sebagai berikut:

1. Kebun di Desa Kemang dan Desa Palas yang ditanami sawit dalam kondisi sudah berproduksi atau menghasilkan.
2. Kebun di Desa Penarikan, Desa Rantau Baru dan Desa Kuala Terusan yang ditanami sawit juga sudah produktif alias menghasilkan.
3. Sementara kebun yang berada di Desa Gondai yang sering disebut afdeling gondai dibagi dalam 25 blok. Kondisi lahan sudah dilakukan imas tumbang dan land clearing. Baru sebagian yang ditanami sawit seluas 201 hektar dari 1.026,85 hektar total areal perkebunan di Desa ini.

PT LIH memiliki dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang disetujui oleh Bupati Pelalawan pada tahun 2008, lewat Surat Keputusan Nomor: 660/BAPEDALDA/X/2008/002 tentang, kelayakan lingkungan kegiatan perkebunan dan pabrik kelapa sawit di Kecamatan Pangkalan Kuras dan Kecamatan Langgam.

Berdasarkan AMDAL, dinyatakan penyebab kebakaran di lahan gambut umumnya 99,9 persen disebabkan oleh ulah manusia baik disengaja maupun akibat kelalaian manusia itu sendiri. Sedangkan 0,1 persen disebabkan oleh faktor alam seperti petir, larva gunung merapi dan lain sebagainya.

PT LIH juga menegaskan dalam AMDAL nya, bahwa dari 6 desa lahan yang dimilikinya, Desa Gondai merupakan areal lahan yang rawan akan terjadinya kebakaran. Untuk itu, areal lahan PT LIH yang di Gondai wajib mendapatkan pengamanan dan perlindungan terhadap kebakaran lahan.

Namun, pada 27 Juli 2015, terjadi kebakaran di areal kebun Gondai sekitar pukul 16.00. Kebakaran ini dari blok 5 meluas sampai blok 20. Api baru dapat dipadamkan pada 31 Juli 2015. Total luas lahan di areal Gondai 1.026,85 hektar: sebanyak 533 hektar terbakar, 201 hektar diantaranya sudah ditanami sawit. Usia sawit sekitar 1 tahun.

PROFIL TERDAKWA

Frans Katihokang. Lahir Manado, 4 Februari 1967. Ia ditahan Penyidik pada 17 September 2015 s/d 06 Oktober 2015. Perpanjangan penahanan oleh penyidik 07 Oktober 2015s/d 15 Noember 2015. Penahanan Penuntut Umum 10 November 2015. Penahanan Kota sejak tanggal 19 Januari 2016 s/d 07 Februari 2016.

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Area PT LIH Nomor: 001/HRGA-LIH/LMP/VII/2015, diteken oleh I Nyoman Widiarsa selaku Direktur Area PT LIH, menunjuk Ir. Frans Katihokang sebagai Manager Operasional atau Administratur pada perkebunan PT LIH. Wilayah kerjanya meliputi Kebun Kemang, Kebun Penarikan dan Kebun Gondai. Frans Katihokang mulai bekerja pada 7 Juli 2016.

Sebelum diangkat menjadi Manager Operasional di PT LIH, Frans Katihokang bekerja di PT Provident Agro Tbk. PT LIH merupakan anak perusahaan ini.

Dalam Jabatannya sebagai Manager Operasional atau Administratur di PT LIH, Frans Katihokang berwenangan memberi perintah mengatur seluruh operasional kebun di PT LIH. Juga bertanggungjawab melakukan pengawasan terhadap seluruh luasan areal perkebunan PT LIH. Untuk menjalankan tugas dan tanggungjawab ini, terdakwa Frans Katihokang dibantu oleh beberapa anggota:

1. 3 orang Kepala Kebun atau Asisten Kepala. Heri Laksnono Rayon I, Romadin Rayon II dan Mohammad Ali Rayon III (Kebun Gondai).
2. 1 orang Kepala Opex, Dwi Ardiantoro.
3. 1 orang Kepala Tatat Usaha Wahyu Harianto.
4. 1 orang Kepala Savety Health Environmant, Saut Sangkap Nauli Situmeang.
5. 2 orang Senior Community Development Officer, Lagiman dan Yusman Priadi.
6. 11 orang Asisten Kebun atau Asisten Afdeling. Untuk Asisten Afdeling Gondai dijabat oleh Willy Redo Siagian yang dibantu beberapa mandor.

MAJELIS HAKIM

1. Hakim Ketua I Dewa Gede Budhi Dharma Asmara
2. Hakim Anggota Weni Warlia dan
3. Nurrahmi
4. Ayu Amelia (Menggantikan Nurrahmi yang cuti karena melahirkan)
5. Panitera: Salpadin

PENUNTUT UMUM

1. Kejasaksaan Tinggi Riau (Syafril, Zurwandi)
2. Kejaksaan Negeri Palalawan (Nofrika, Dolli dan Amin)

PENASIHAT HUKUM

1. Hendri Mulyana Hendrawan
2. Jonathan Saragih
3. Stefanus Haryanto
4. Adit

DAKWAAN

Dalam surat dakwaan No Reg Perk; PDM-04/PKLCI/012016, Penuntut Umum menggunakan dakwaan kumulatif. Kesemua dakwaan harus dibuktikan satu persatu. Dakwaan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas. Dalam hal dakwaan ini, terdakwa melakukan tindak pidana yang masing-masing berdiri sendiri. Adapun dakwaan yang dijatuhkan pada terdakwa Frans Katihokang yaitu:

KESATU

PRIMAIR: Pasal 98 ayat (1) jo pasal 116 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 32 tahun 2009, tentang perlindungan dan pengelolaan ligkungan hidup.

Pasal 98 ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun, serta denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000,00 dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00

Pasal 116 ayat (1) huruf b: Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada: orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.

SUBSIDIAIR: Pasal 99 ayat (1) jo pasal 116 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 32 tahun 2009, tentang perlindungan dan pengelolaan ligkungan hidup.

Pasal 99 ayat (1): Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00

Pasal 116 ayat (1) huruf b: Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada: orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.

KEDUA: Pasal 108 jo pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 39 tahun 2014 tentang Perkebunan.

Pasal 108: Setiap pelaku usaha perkebunan yang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lam 10 tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00

Pasal 56 ayat (1): Setiap pelaku usaha perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar.

KESAKSIAN

TEMUAN MONITORING

Pada hari Senin tepatnya 27 Juli 2015, terjadi kebakaran di areal lahan PT LIH di afdeling Gondai. Kebakaran terjadi pukul 16.00. Hari itu diketahui terdapat 4 titik api, di mana sejak pukul 13.00 sudah muncul asap dari blok 5.

Menurut pengakuan Alyas Untung di persidangan, ia mendapat laporan dari Ali bahwa ada api di areal PT LIH. Ali saat itu sedang mencari kayu cerucuk sebelah selatan areal PT LIH. Untung merupakan Kepala Badan Permusyawaratan Desa yang mengetahui batas areal lahan PT LIH. Lahan

PT LIH berbatasan dengan lahan masyarakat dan lahan PT Parawira Group serta lahan PT PJL. Saat Alyas untung ke lokasi kebakaran, ia melihat areal PT LIH sudah terbakar.

Ali saat diperiksa juga mengakui bahwa api berasal dari arah timur PT LIH. Ali saat itu berada sebelah selatan areal PT LIH. Katanya, jarak dia jauh dari titik api yang ia lihat. Asap sudah mengepul sejak jam makan siang. Ali ditemani Nasrul saat mencari kayu cerucuk. Nasrul dalam persidangan juga mengatakan hal yang sama dengan Ali.

Karyawan PT LIH yang berada di lokasi saat terjadi kebakaran diantaranya, Rori Sriaji, Muhammad Kuncoro, Supriadi, Agus Santosa Ginting dan Aris Rahmawan. Rori, Supri dan Aris pertama sekali melihat api dari arah timur PT LIH. Mereka saat itu berada di atas menara pemantau api. Melihat Api mereka langsung berteriak pada rekan lainnya. Mereka bergegas turun dan mengambil ember untuk memadamkan api dengan memanfaatkan air dalam kanal. Muhammad Kuncoro dan Agus baru tiba di lokasi kebakaran satu setengah jam kemudian dengan membawa mesin alkon atau robin.

Muhammad Kuncoro merupakan anggota Tim Kesiapsiagaan Tanggap Darurat atau TKTD. Ia bertugas mengontrol api di areal afdeling Gondai. Sebagai anggota TKTD ia mengaku tidak pernah mendapat pelatihan terkait penanggulangan kebakaran. Dalam bekerja pun ia hanya dibekali pakaian biasa. Tidak hanya dibekali pelatihan menangani kebakaran lahan, perusahaan juga wajib menyediakan sarana prasarana untuk mencegah dan memadamkan api.

Menurut Saut Sangkap Nauli Situmeang selaku Kepala Bagian SHE, Tidak semua peralatan pemadam kebakaran disediakan oleh PT LIH. Padahal menurut buku pedoman yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, perusahaan wajib menyediakan peralatan yang tertera dalam buku tersebut.

Hal ini diperkuat dengan Peraturan Menteri Kehutanan nomor 12 tahun 2009 tentang sarana dan prasarana pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Dalam  peraturan ini dijelaskan secara rinci mengenai peralatan dan perlengkapan yang harus disediakan oleh perusahaan.

Diketahui, peralatan yang dimilik oleh perusahaan tidak memenuhi standar sebagaimana petunjuk dalam buku pedoman. Hanya 1 menara pemantau api yang tersedia di afdeling gondai yang menjadi lokasi kebakaran. Padahal menurut buku pedoman tadi, untuk luas areal 1000 hektar harus tersedia 5 hingga 10 menara. Sementara areal lahan gondai seluas 1.026,85 hektar hanya tersedia 1 menara, hal ini menunjukkan PT LIH tidak memenuhi persyaratan penyediaan peralatan sebagaimana yang tertera dalam buku pedoman. Menara yang terdapat di kebun gondai pun baru dibangun pada Mei 2015.

Selain itu, menara juga tidak dilengkapi dengan teropong binocular, allident dan radio reg.

Sebagian peralatan pemadam kebakaran diketahui tidak tersedia secara utuh di kebun gondai. Hal ini dibuktikan saat persidangan di mana terdakwa dan rekan lainnya membawa perlatan dari kebun Kemang. Padahal jarak kebun Kemang ke kebun Gondai memakan waktu satu setengah jam.

Menurut dokumen AMDAL yang dimilikinya, areal lahan perkebunan PT LIH yang berada di Gondai merupakan lokasi yang rawan serta sensitiv terjadinya kebakaran. Dalam dokumen tersebut dinyatakan kebakaran terjadi 99,9 persen disebabkan oleh ulah manusia baik sengaja maupun karena kelalaian. Untuk itu PT LIH diwajibkan melakukan pengamanan dan perlindungan terhadap kebakaran lahan. Nelson Sitohang dari BLH Provinsi Riau mengatakan, sebenarnya areal lahan di Gondai rentan untuk diberikan izin tapi karena PT LIH sudah berjanji dalam AMDAL nya akan menjaga areanya dari kebakaran.

Budi Surlani dari Dinas Kehutan dan Perkebunan Kabupaten Pelalawan diminta oleh Penyidik dari Polda Riau untuk melakukan pengecekan di lokasi kebakaran lahan PT LIH. Budi mengambil 18 titik koordinat di lokasi kebakaran dan melakukan plotting terhadap SHGU PT LIH tahun 2000. Hasilnya, kebakaran terjadi diseluruh SHGU yang dimiliki oleh PT LIH. Luas sekitarnya 533 hektar, 201 hekatar sudah ditanami sawit.

Terkait dampak kebakaran yang terjadi, Prof. Bambang Hero Saharjo selaku ahli kebakaran hutan dan lahan mengatakan, kebakaran yang terjadi di lahan PT LIH dilakukan dengan sengaja, sistematis dan tampak ada pembiaran. Hal ini dijelaskan, karena tidak ada upaya dari PT LIH untuk melakukan upaya optimal menahan laju api. Padahal titik hotpsot sudah terpantau sejak 27 Juli 206.

Akibat tidak bekerjanya early warning system dan early detection system, serta tidak tersedianya sarana dan prasarana pendukung, tidak memadainya akses dan alat transportasi menyebabkan upaya pengendalian kebakaran di areal HGU PT LIH nyaris tidak dilakukan bahkan dibiarkan.

Selama kebakaran terjadi di areal HGU PT LIH, telah dilepaskan gas rumah kaca berupa, 3.597,75 ton C, 1.259,21 ton CO2, 13,09 ton CH4, 5,79 ton NOx, 16,12 ton NH3, 13,35 ton O3, 232,95 ton CO serta 399,75 ton Total Bahan Partikel. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan Bambang Hero Saharjo, biaya kerugian ekologis, ekonomis, dan biaya pemulihan akibat pembakaran seluas 533 hektar di HGU PT LIH sebesar Rp. 192.088.512.000,00

Basuki Wasis ahli kerusakan tanah dan lingkungan akibat kebakaran hutan dan lahan menyebutkan, dari analisa tanah, kebakaran yang terjadi di lahan PT LIH telah menyebabkan kerusakan tanah gambut dan lingkungan sifat kimia tanah karena telah masuk kriteria baku kerusakan, untuk parameter PH tanah dan C organic. Kerusakan lingkungan sifat biologi tanah, berupa mikroorganismes, total fungsi dan respirasi tanah. Kerusakan lingkungan sifat fisik tanah berupa, porositas, bobot isi tanah dan subsidience.

Saat melakukan pengecekan di lokasi kebakaran, ia melihat water management perusahaan yang kurang baik serta terjadi penurunan permukaan tanah akibat kebakaran yang terjadi. Kerusakan yang dijelaskan di atas dan penurunan permukaan tanah yang dijelaskan dalam PP Nomor 4 tahun 2001 merupakan ciri kerusakan lingkungan.

Selain itu, hal lain yang memperkuat terjadinya kerusakan lingkungan, Basuki Wasis mengatakan, terjadi kepunahan flora dan fauna disekitar lokasi kebakaran. Seperti tanaman rambat, pakis-pakisan serta binatang melata lainnya. Hasil analisa tanah yang dilakukan oleh Basuki Wasis menunjukkan bahwa tanah tersebut dibakar, hal ini dilihat dari peningkatan Ca dan Mg tanah.

Terkait tanggung jawab perusahaan maupun pengurus terhadap terjadinya kebakaran, Alvi Syahrin menjelaskan, Korporasi bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan oleh pengurusnya. Pengurus merupakan pelaku aktif sementara korporasi merupakan pelaku pasif. Kebakaran di lahan PT LIH merupakan tanggung jawab korporasi terhadap lahan yang mereka kelola, tanpa melihat status dan syarat lainnya. Alvi mempertegas, kabakaran di lahan PT LIH merupakan suatu kesengajaan.

Hasil monitoring sidang riau corruption trial selama hampir tiga bulan berpandangan, Frans Katihokang telah melanggar Pasal 98 ayat 1 jo pasal 116 ayat 1 huruf (b) UU 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hal itu merujuk pada fakta di lapangan saat sidang lapangan, keterangan saksi dari perusahaan, ahli Prof Bambang Hero Saharjo, Ahli Basuki Wasis, ahli Nelson Sihotang, Ahli Budi Surlani dan ahli Eko Novitra dan keterangan terdakwa Frans Katihokang.

Namun, menurut riau corruption trial, Direktur Utama dan korporasi PT LIH sebagai badan hukum juga turut bertanggungjawab atas terjadinya kebakaran di dalam areal PT LIH. Oleh karena, perkara ini tidak berdiri sendiri atau tidak hanya Frans Katihokang yang bertanggungjawab. Frans Katihokang hanya “korban” dari kebijakan Direktur dan komisaris PT LIH, apalagi Frans Katihokang baru menjabat di PT LIH.

REKOMENDASI DAN TUNTUTAN

Riau Corruption Trial mendorong Penuntut Umum agar menuntut terdakwa Ir. Frans Katihokang selaku Manager Operasional atau Administratur, dalam hal ini mewakili perusahaan, terbukti sengaja melakukan pembiaran sehingga menyebabkan terjadinya kebakaran di lahan Gondai. Akibat kebakaran itu terjadi kerusakan lingkungan hidup baik fisik maupun kimia.

Hal ini bisa dilihat dari analisis di atas, tidak adanya pelatihan yang diberikan pada Tim Kesiapsiagaan Tanggap Darurat, tidak terpenuhinya peralatan dan perlengkapan pencegahan dan penanganan kebakaran sebagaimana yang dijelaskan dalam buku pedoman yang disebut di atas. Juga kurang baiknya water management yang dilakukan PT LIH.

Riau corruption trial merekomendasikan kepada:

1. Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim memasukkan dalam pertimbangannya frasa Direktur Utama dan korporasi PT LIH sebagai badan hukum juga turut bertanggungjawab atas terjadinya kebakaran di dalam areal PT LIH. Oleh karena, perkara ini tidak berdiri sendiri atau tidak hanya Frans Katihokang yang bertanggungjawab. Direktur dan korporasi PT LIH juga harus diproses secara hukum oleh penegak hukum. 
2. Jaksa dan Majelis Hakim menghukum Frans Katihokang berupa: Pidana Penjara selama 8 tahun, Pidana Denda Rp. 8.000.000.000,00 (Rp 8 Milyar), Pidana tambahan membayar biaya kerugian ekologis, ekonomis, dan biaya pemulihan akibat pembakaran seluas 533 hektar di HGU PT LIH sebesar Rp. 192.088.512.000,00 (Rp 192 Milyar). Hukuman ini sesuai dengan kesalahan yang dilakukan Frans Katihokang dan juga memberi rasa keadilan terhadap enam juta rakyat Riau korban polusi asap salah satunya dari areal PT LIH.
3. Komisi Yudisial agar memantau perkaran ini hingga pembacaan putusan, sebab temuan riau corruption trial majelis hakim diduga melanggar KEPPH.
4. Frans Katihokang mengakui bahwa kesalahannya karena atas perintah Direktur dan korproasi PT LIH. Frans Katihokang hanya “korban” dari manajemen PT LIH, apalagi dia baru menjabat di dalam manajemen PT LIH.