PT National Sago Prima Harus Bayar Rp 1 Triliun Lebih Guna Ganti Rugi Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Kebakaran

Pengantar

PT National Sago Prima (NSP) adalah badan usaha yang bergerak di bidang usaha pertanian, perindustrian, perdagangan dan pengangkutan darat dan telah memperoleh Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan-Bukan Kayu seluas 21.418 hektar di Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.77/Menhut-II/2013 tanggal 4 Februari 2013.

Adapun kegiatan PT NSP adalah menjalankan usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu pada hutan tanaman industri dalam hutan tanaman sagu, menjalankan budidaya tanaman sagu, menjalankan usaha industri pengelolaan hasil hutan tanaman industri dalam hutan tanaman sagu, menjalankan usaha pengusahaan hutan, serta mendirikan perusahaan atau melakukan penyertaan pada perusahaan lain untuk mendukung maksud dan tujuan serta kegiatan perseroan.

Pada 30 Januari 2014 hingga pertengahan Maret 2014, didukung hasil verifikasi lapangan menggunakan data satelit modis (Terra Aqua), telah terjadi kebakaran hutan di areal PT NSP, tepatnya di petak tanaman sagu belum produktif seluas 2.000 hektar dan petak tanaman produktif seluas 1.000 hektar. Jadi, luas petak terbakar pada kawasan PT NSP adalah 3000 hektar.

Atas fakta tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mendaftarkan gugatan perbuatan melawan hukum kepada PT NSP pada awal Oktober 2015 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Di dalam berkas gugatan, PT NSP dianggap melakukan tiga perbuatan melawan hukum: melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup, melakukan usaha tanpa adanya Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), serta tidak memiliki sarana dan prasarana yang memadai dalam pengendalian dan pencegahan kebakaran.

Di sisi lain, PT NSP selaku tergugat mengakui telah terjadi kebakaran di lahan mereka, namun membantah mereka melakukan pembakaran dan membiarkan terjadinya kebakaran di lahan mereka. Tergugat juga membantah luas area terbakar 3000 hektar.

Menurut mereka, penggugat tidak pernah melakukan pengukuran maupun pemeriksaan terhadap koordinat wilayah kebakaran dan hanya menerka atau mengira-ngira saja angka 3000 hektar tersebut. Selain itu, tergugat menyatakan telah memiliki AMDAL serta sarana dan prasarana yang memadai untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran sebagaimana disyaratkan peraturan perundang-undangan. 

Hasil Monitoring

Sejak 17 November 2015 hingga jelang putusan pada 30 Juni 2016 mendatang, riau corruption trial memantau langsung proses sidang.

Guna membuktikan dalil dalam gugatan maupun bantahan mereka, pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan maupun PT National Sago Prima sudah menghadirkan saksi fakta dan ahli untuk membuktikan dan/atau menolak gugatan penggugat. Berikut rinciannya:

Analisis

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, PT NSP telah terbukti lalai dalam mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan sehingga menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup. Hal ini berdasarkan keterangan saksi Romy Tambun yang menerangkan bahwa saat mendatangi areal konsesi PT NSP, ia melihat adanya areal lahan yang sudah terbakar, areal yang sedang terbakar, serta areal yang terbakar tanpa pemadaman api. Romy tidak menemukan menara pemantau api maupun plang larangan atau himbauan kebakaran di lahan PT NSP yang terbakar.

Saksi Nasrullah menerangkan tanaman yang terbakar berupa sagu, gambut, pakis, dan ranting-ranting kayu. Selaku karyawan PT Nuansa Pertiwi, pihak yang dihubungi dengan tujuan untuk meminta bantuan untuk menggerakkan alat berat untuk memadamkan kebakaran, Nasrullah menjelaskan pihaknya baru dihubungi ketika api sudah besar membakar areal PT NSP. Begitu pun saksi Samsuar dan Acat dari pihak tergugat, mengakui adanya kebakaran yang terjadi di lahan PT NSP.

Ahli Bambang Hero Saharjo mendatangi areal PT NSP dan memastikan wilayah mana saja yang terjadi kebakaran di areal tersebut. Ia bersama ahli Basuki Wasis mengambil sampel dan mengukur luas areal yang terbakar dari data hotspot, peta areal kerja PT NSP yang terbakar, serta verifikasi lapangan. Kesimpulannya, terjadi kebakaran di lokasi tidak produktif sekitar 2000 hektar dan lokasi produktif sekitar 1000 hektar.

Ahli Bambang Hero menerangkan akibat adanya kebakaran pada petak-petak yang belum produktif maupun yang sudah produktif tersebut menyebabkan adanya masalah emisi gas  pada atmosfer dan gambut yang telah terbakar menjadi ancaman serius karena gambut tidak bisa kembali lagi. Kebakaran tersebut telah melepaskan gas-gas rumah kaca sebagai berikut: 27.000 ton karbon, 9.450 ton CO2, 98,28 ton CH4, 43,47 ton NOx, 120,96 ton NH3, 100,17 ton O3, 1.748,25 ton CO serta 2.100 ton partikel.

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian Ahli Kerusakan Tanah, Basuki Wasis, perbuatan PT NSP telah mengakibatkan kerusakan tanah gambut. Ini melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001. Kerusakan gambut itu ditunjukkan dengan parameter-parameter subsidence, pH tanah, C Organik, Nitrogen tanah, total mikro organisme tanah, total fungi, respirasi tanah, porositas, bobot isi tanah, penurunan keragaman spesies dan populasi flora dan fauna.

Selain lalai mengantisipasi kebakaran hutan di lahannya, PT NSP juga terbukti tidak memiliki sarana dan prasarana yang memadai dalam pengendalian dan pencegahan kebakaran. Hal ini terbukti dari keterangan saksi Romy Tambun yang melihat lahan PT NSP terbakar tanpa upaya pemadaman serta tidak ada plang tanda larangan kebakaran di lahan yang terbakar itu. Romy juga mengatakan bahwa unit pemadaman kebakaran PT NSP baru dibentuk pada Januari 2014 dan belum pernah mendapat pelatihan pemadaman kebakaran sebelumnya, perlengkapan yang digunakan masih minim.Saat kebakaran, mesin yang digunakan hanya satu buah.

Keterangan saksi Nasrullah yang mengatakan bahwa perusahaannya dihubungi oleh tergugat untuk memadamkan kebakaran, menjadi bukti bahwa sarana prasarana PT NSP tidak memadai untuk memadamkan api di wilayahnya.

Ahli Bambang Hero Saharjo menelaskan tidak menemukan sarana dan prasarana apa saja yang ada di lokasi PT NSP saat ia melakukan proses verifikasi lapangan. “Hanya satu yang saya temukan, yaitu papan pengumuman yang terlihat masih baru. Menara pemantau api saya tidak menemukannya.”

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan menyatakan bahwa PT NSP wajib memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan di lokasi usahanya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 Ayat (2), yaitu:

1. Sistem deteksi dini untuk mengetahui terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan
2. Alat pencegahan kebakaran hutan dan/atau lahan
3. Prosedur operasi standar untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan/atau lahan
4. Perangkat organisasi yang bertanggung jawab dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan/atau lahan
5. Pelatihan penanggulangan kebakaran hutan dan/atau lahan secara berkala

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan, PT NSP harus memiliki petunjuk pelaksanaan pencegahan dan pemadaman kebakaran hutan yang dilengkapi dengan pengadaan sarana dan prasarana penunjang, terdiri dari:

1. Peralatan tangan
2. Perlengkapan perorangan
3. Pompa air dan kelengkapannya
4. Peralatan komunikasi
5. Pompa bertekanan tinggi
6. Peralatan mekanis
7. Peralatan transportasi
8. Peralatan logistik, medis dan SAR
9. Gedung

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Pasal 23 Ayat (1) huruf d tentang Perlindungan Hutan menyatakan terkait dengan pengendalian pencegahan kebakaran, PT NSP juga harus memenuhi ketentuan dengan cara:

1. Melakukan inventarisasi lokasi rawan kebakaran hutan
2. Menginventarisasi faktor penyebab kebakaran
3. Menyiapkan regu-regu pemadam kebakaran
4. Membuat prosedur tetap pemadaman kebakaran hutan
5. Mengadakan sarana pemadaman kebakaran hutan
6. Membuat sekat bakar

Mengenai PT NSP yang melakukan usaha tanpa adanya Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), saksi Romy Tambun menjelaskan bahwa saat ia melakukan penyidikan, pihak perusahaan menerangkan tidak ada AMDAL atas nama PT NSP, yang ada hanya AMDAL atas nama PT National Timber & Forest Product. Begitupun keterangan saksi Nelson Sitohang dari Badan Lingkungan Hidup Provinsi Riau yang mengatakan tidak pernah melihat dokumen AMDAL atas nama PT NSP.

Berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan, terbukti PT NSP telah lalai mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan sehingga menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup, terbukti tidak memiliki sarana dan prasarana yang memadai dalam pengendalian dan pencegahan kebakaran, serta melakukan usaha tanpa adanya analisa mengenai dampak lingkungan hidup. Dengan demikian, jelas bahwa unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata telah terpenuhi oleh PT NSP selaku tergugat.

Pasal 87 Ayat (1) UU 32/2009 menyatakan setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup, wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Pasal 4 Ayat (1) bahwa penghitungan kerugian lingkungan hidup dilakukan oleh ahli, maka ahli yang ditunjuk menguraikan kerugian yang diakibatkan tindakan kerusakan lingkungan hidup yang telah dilakukan PT NSP.

Lahan yang terbakar adalah seluas 3000 hektar, maka kerugian akibat lingkungan hidup sebagai berikut: kerusakan ekologis senilai Rp 223.660.500.000, kerusakan ekonomi Rp 95.507.922.500, dan  biaya pemulihan lingkungan terhadap hutan yang telah terbakar pada lahan milik NSP senilai Rp 753.745.500.000.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Bahwa benar telah terbukti PT National Sago Prima lalai menjaga lahannya sehingga menyebabkan kebakaran seluas 3.000 hekar di dalam arealnya. Karena perbuatannya itu, PT National Sago Prima telah merusak dan atau mencemarkan lingkungan hidup sehingga dikualifikasi sebagai perbuatan melanggar hukum, maka harus membayar ganti kerugian. 

Kami merekomendasikan kepada majelis hakim:

1. Menyatakan PT National Sago Prima (tergugat) telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum dan menghukum tergugat membayar ganti rugi materiil secara tunai kepada Kementerian Lingkungan Hidup (penggugat) melalui kas negara sebesar Rp 319.168.422.500 (Tiga ratus sembilan belas milyar seratus enam puluh delapan juta empat ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah)
2. Menghukum PT National Sago Prima (tergugat) membayar biaya pemulihan lingkungan terhadap hutan yang terlah terbakar secara tunai kepada Kementerian Lingkungan Hidup (penggugat) melalui kas negara sebesar Rp 753.745.500.000 (Tujuh ratus lima puluh tiga milyar tujuh ratus empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).
3. Memerintahkan PT National Sago Prima (tergugat) untuk tidak menanam di lahan gambut yang telah terbakar seluas 3000 hektar yang berada di dalam areal tergugat.

—selesai—