Pekanbaru, Jumat, 11 Juni 2021—Koalisi Gerakan Riau Antikorupsi (Grasi) kirim surat ke Presiden Joko Widodo, perihal polemik Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang berujung pemberhentian 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), karena dinyatakan tidak penuhi syarat alih status jadi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Setelah melantik 1.271 pegawai yang lolos seleksi, informasi terbaru mengenai nasib pegawai lainnya, bahwa 24 orang akan mengikuti pelatihan bela negara dan wawasan kebangsaan, sedangkan 51 lagi akan diberhentikan dengan hormat pada 1 November mendatang.
“Jokowi segera ambil tindakan untuk menyelamatkan pegawai berintegritas. Tidak cukup dengan kata-kata, karena Ketua KPK Firli Bahuri terang-terangan membangkang perintah presiden,” kata Ketua Grasi Ahlul Fadli.
Surat yang dikirim oleh Grasi merupakan pandangan atau pendapat para akademisi, seniman, budayawan, guru dan mahasiswa Riau maupun Kepulauan Riau. Sebelumnya, selama satu minggu, Grasi terlebih dahulu menyurati mereka dan meminta balasan perihal polemik yang tak kunjung usai di lembaga antirasuah tersebut.
Masalah itu dimulai dari revisi UU KPK yang diajukan pemerintah, hingga bergulir di gedung DPR dan berimbas pada pegawai KPK yang selama ini cukup kritis menolak pelemahan pemberantasan korupsi.
Lebih dari 100 surat yang terkirim ke para akademisi berbagai perguruan tinggi negeri maupun swasta. Juga pada sejumlah tokoh dengan berbagai latar belakang. Mulai penyair hingga kartunis. Dari guru sampai aktivis. Namun, hanya 10 persen yang mendukung pengembalian hak 75 pegawai KPK.
Mereka, intinya menolak TWK dengan ragam alasan antara lain: melemahkan KPK, tidak transparan, profesional dan akuntabilitas. Kemudian, merusak kredibilitas KPK, meresahkan masyarakat, penggembosan dari dalam, penindasan terhadap pegawai berintegritas bahkan memainkan isu dengan label tertentu.
Sebaliknya, beberapa orang lainnya justru memiliki pandangan berbeda yang cenderung mendukung langkah-langkah Firli Bahuri . Mereka, ikut meragukan kinerja dan integritas 75 pegawai yang akan diberhentikan. Menurut mereka, para pegawai itu, terutama penyelidik dan penyidik selama ini tebang pilih dan lamban menangani kasus korupsi.
Selain dua pandangan yang saling bertolak belakang tadi, ada juga yang tidak menunjukkan sikap sama sekali. Beberapa diantaranya sekedar membaca pesan yang dikirim ke WhatsApp-nya, atau hanya sekedar balas dengan karakter gambar dari aplikasi pesan tersebut. Bahkan, ada pula yang takut karena alasan terikat sebagai ASN dan institusi tempatnya mengabdi.
Ide bersurat ke Jokowi lewat pandangan para kaum intelektual, ini terinspirasi dari sikap 74 guru besar di Indonesia dari berbagai lintas kampus dan disiplin ilmu, yang mendesak supaya TWK dibatalkan. Mereka juga sepakat bahwa pemberhentian pegawai KPK akan mengganggu perkara korupsi besar yang tengah ditangani saat ini. Diantara puluhan guru besar itu, hanya ada satu dari Riau, yakni Prof Syafrinaldi, Rektor Universitas Islam Riau (UIR).
Padahal, ada ratusan guru besar di Riau. Belum termasuk jumlah dosen keseluruhan. Seharusnya, mereka menjadi garda terdepan dalam menuntun masyarakat untuk memerangi oknum-oknum yang merusak agenda reformasi, salah satunya upaya pemberantasan korupsi. Sebab, Riau juga merupakan zona merah korupsi.
“Jadi intinya, kami tak ingin Prof Syafrinaldi sendirian melawan kejahatan yang semakin terstruktur ini,” kata Pemimpin Umum Bahana Mahasiswa Unri Ambar Alyanada, anggota koalisi Grasi.
Narahubung:
Ahlul Fadli—0852 7129 0622
Ambar Alyanada—0822 6864 0524
