PN Pekanbaru, Rabu 20 April 2022—Sidang gugatan tim advokasi sapu bersih Pekanbaru terhadap Wali Kota, DPRD dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Pekanbaru, memasuki tahap pembuktian. Penggugat diwakili kuasa hukum Andi Wijaya dan kawan-kawan dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pekanbaru, menyerahkan sejumlah bukti surat:
- Foto copy dari hasil print out kartu tanda penduduk atasnama Riko Kurniawan;
- Foto copy dari hasil print out kartu tanda penduduk atasnama Sri Wahyuni;
- Foto copy dari hasil tanda terima surat pemberitahuan (notifikasi)/somasi gugatan perbuatan melawan hukum penguasa (onrechtmatige overheidsdaad) dengan mekanisme gugatan warga negara/citizen lawsuit kepada Wali Kota Pekanbaru yang diterima melalui Sekretariat Daerah Pekanbaru atasnama Ella pada 31 Maret 2021;
- Foto copy dari hasil tanda terima surat pemberitahuan (notifikasi)/somasi gugatan perbuatan melawan hukum penguasa (onrechtmatige overheidsdaad) dengan mekanisme gugatan warga negara/citizen lawsuit kepada DPRD Pekanbaru melalui Setwan atasnama Indah pada 31 Maret 2021;
- Foto copy dari hasil tanda terima surat pemberitahuan (notifikasi)/somasi gugatan perbuatan melawan hukum penguasa (onrechtmatige overheidsdaad) dengan mekanisme gugatan warga negara/citizen lawsuit kepada DLHK Pekanbaru atasnama Robby pada 31 Maret 2021;
- Foto copy dari hasil tanda terima surat pemberitahuan (notifikasi)/somasi gugatan perbuatan melawan hukum penguasa (onrechtmatige overheidsdaad) dengan mekanisme gugatan warga negara/citizen lawsuit kepada Ketua PN Pekanbaru melalui PTSP Bagian Umum pada 31 Maret 2021, Pukul 13.26;
- Foto copy dari asli, surat dari DLHK Pekanbaru perihal klarifikasi gugatan masyarakat dengan nomor: 000/DLHK/UM/210/2021 tanggal 28 April 2021; (bukti ini pending)
- Foto copy dari foto copy Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No: 03/PRT/M/2013 tentang penyelenggaraan sarana dan prasarana persampahan dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
- Foto copy dari foto copy dokumen pelaksanaan satuan kerja perangkat daerah Pekanbaru tahun anggaran 2019;
- Foto copy dari foto copy hasil laporan Badan Pemeriksaan Keuangan perwakilan Riau No: 38/LHP/XVIII.PEK/12/2019 tanggal 23 Desember 2019;
- Foto copy dari foto copy laporan kerja DLHK Pekanbaru 2019;
- Foto copy dari hasil print out gambar sampah plastik masih memenuhi TPA Muara Fajar di Pekanbaru 2021;
- Foto copy dari asli, kliping media cetak per tanggal 20 November 2019 terkait larangan kantong plastik mulai diterapkan 2020;
- 1 bundel foto copy dari asli, kliping media cetak per tahun 2020 terkait kondisi dan dampak persampahan di Pekanbaru;
- 1 bundel foto copy dai asli, kliping media cetak per tahun 2021 terkait kondisi dan keadaan persampahan di Pekanbaru; (pending)
- 1 bundel foto copy dari print out, pemberitaan terkait kondisi dan atau dampak persampahan di Pekanbaru 2017;
- 1 bundel foto copy dari print out, pemberitaan terkait kondisi dan atau dampak persampahan di Pekanbaru 2019;
- 1 bundel foto copy dari print out, pemberitaan terkait kondisi dan atau dampak persampahan di Pekanbaru 2020;
- 1 bundel foto copy dari print out, pemberitaan terkait kondisi dan atau dampak persampahan di Pekanbaru 2021;
- Foto copy dari hasil print out terkait disposable plastic oleh Aliansi Zero Waste Indonesia (AZWI);
- Foto copy dari hasil print out anggaran DLHK Pekanbaru dari APBD terkait persampahan di Pekanbaru per tahun 2020. (pending)
Sidang dilanjutkan kembali, Rabu 27 April 2022. Penggugat akan melengkapi bukti surat lainnya.#Suryadi
